MEMAHAMI SISTEM SUARA TERBANYAK DI PARTAI AMANAT NASIONAL

Diakui bahwa ada beberapa perbaikan UU No. 12 tahun 2002 dalam UU No. 10 tahun 2008, diantaranya adalah  adanya ketentuan seorang Calon terpilih untuk memperoleh suara sekurang-kurangnya  30 % (pasal 214) dan selanjutnya diselesaikan dengan mekanisme nomor urut.

Namun, meskipun  UU No.10/2008  tersebut telah disah kan dan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu 2009, Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Rapat Kerja Nasional III di Surabaya pada Mei 2008 lalu, malah menetapkan penggunakan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2009 yang akan datang

Sistem suara terbanyak adalah salah satu cermin keadilan dan penghargaan terhadap demokrasi, dengan bebasnya rakyat dalam menentukan wakil mereka di legislatif. Sebab, mekanisme ini sangat memungkinkan bagi lahirnya anggota legislatif yang benar-benar mewakili rakyat, bukan hanya menjadi wakil partai atau golongan saja.

Untuk mendukung kebijakan ini, Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, dengan tegas akan memecat pimpinan partai PAN di Daerah yang membangkang atas keputusan ini. Sikap tegas Soetrisno Bachir ini merupakan reaksi atas protes  dan resistensi para Ketua DPW dan DPD PAN, yang disinyalir merasa terganggu status quo-nya sebagai pimpinan partai di daerah dengan alasan bahwa kebijakan suara terbanyak tersebut tidak diatur dalam UU Pemilu.

Bagaimana tidak, dengan  menggunakan sistem nomor urut, , ketua dan sekretaris partai di daerah berpeluang jadi anggota DPRD karena menjadi caleg nomor jadi. Sementara dengan suara terbanyak, meskipun menempati nomor urut satu dalam daftar caleg, yang bersangkutan belum tentu terpilih jadi anggota dewan.

Disamping itu, sebagai konsekwensinya maka setiap DPW maupun DPD diwajibkan untuk membuka lowongan caleg secara terbuka kepada tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, dan akademisi yang ingin menjadi caleg PAN.

Secara umum tujuan penerapan suara terbanyak di PAN adalah untuk meningkatkan perolehan suara , dari 9 % pada pemilu 2004 dan target diatas 15 % pada pemilu 2009 dsamping itu, tidak kalah pentingnya, adalah untuk memperbaiki iklim demokrasi yang dianggap masih “malu-malu kucing” dan meningkatkan semangat kompetisi secara demokratis di tubuh PAN Dengan kebijakan ini, menjadikan PAN sebagai pelopor dan satu-satunya partai yang memberlakukan sistem suara terbanyak. Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap suara rakyat.

Sistem suara terbanyak diyakini mampu menjadi  solusi yang tepat untuk meminimalisasi potensi konflik internal antarkader partai secara vertikal maupun horizontal, lebih-lebih menjelang penetapan daftar caleg. Sebab, setiap orang yang ingin terpilih menjadi anggota legislatif dari PAN akan berkompetisi secara fair untuk mencari dan meraih dukungan terbanyak dari konstituen. Dengan Demikian PAN akan hidup dan dibesarkan oleh masyarakat.  hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban PAN sebagai partai politik masyarakat luas untuk menumpangkan aspirasi mereka kepada calon yang menurut mereka layak jual. Dengan kenyataan itu, maka PAN juga memiliki tanggung jawab yang besar, agar calonnya juga adalah yang berkualitas.

Dengan sistem itu, seorang caleg dengan nomor urut satu sekalipun tidak bisa berleha-leha dalam mencari suara. Sebab, nasib caleg bergantung kepada usahanya sendiri dalam mengumpulkan suara yang memilihnya, bukan faktor kedekatannya dengan pimpinan PAN.

Hanya orang yang benar-benar mendapat suara dari rakyatlah yang akan menjadi anggota parlemen, bukan orang yang mendapat limpahan suara dari nomor urut di bawahnya.  Terobosan tersebut bahkan dapat menjadi peluang untuk meraup suara bagi PAN bila mereka yang dari partai lain tidak puas dengan sistem nomor urut dan berbondong-bondong masuk ke PAN

Karena itulah, sistem suara terbanyak harus dijadikan kesadaran kolektif semua jajaran pimpinan PAN di semua level, dari DPP sampai ke DPD. Hal itu perlu ditegaskan, mengingat tidak sedikit masyarakat yang mulai apatis terhadap keberadaan parpol. Banyak kalangan yang menggeneralisasi semua parpol sekarang ini tidak aspiratif karena lebih sibuk dengan masalah perebutan kekuasaan, korupsi, dan sejumlah stigma negatif lain.

Tanggapan miring masyarakat itu tentu harus disikapi PAN dengan tebaran aksi yang simpatik. Bukan saja untuk kepentingan internal, tetapi tindakan itu juga berfungsi menjaga keberlangsungan hidup semua partai sebagai prasyarat tegaknya negara demokratis. Dalam hal ini, bagaimanapun buruknya kinerja partai, masyarakat yang beradab masih membutuhkannya sebagai mediasi antara masyarakat dan negara, serta mengelola konflik kepentingan agar terhindar dari kekerasan.Sistem suara terbanyak harus dipandang semua elemen PAN sebagai langkah peningkatan kualitas demokrasi.

 

 

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s